Hal itu dikatakan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulut, Aldy Lumingkewas. “Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi minyak tanah, sebab masa transisi program konversi minyak tanah ke elpiji, biasanya dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab. Pemerintah kan masih tetap memasok minyak tanah untuk Sulut, karena itu mestinya harganya tidak semahal sekarang," ujarnya.
Pemerintah dan Pertamina, lanjut dia, seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat di daerah ini sebelum mengurangi distribusi minyak tanah. "Saat ini sebagian besar masyarakat Sulut sedang mempersiapkan Natal dan Tahun Baru, dan biasanya terjadi peningkatan permintaan bahan bakar minyak tanah, karena itu distribusinya supaya dijaga, jangan sampai kosong,” ungkapnya.
Pihak pertamina sendiri mengatakan, merencanakan melakukan penarikan minyak tanah secara bertahap di Sulut sampai program konversi elpiji selesai.
"Kalau semua masyarakat Sulut sudah menerima peralatan elpiji mulai dari tabung tiga kilogram, kompor dan regulator, maka Pertamina akan membatasi penyaluran minyak tanah bersubsidi diganti dengan elpiji," kata Sales Area Manager BBM Retail Pertamina Manado, Irwansyah beberapa waktu lalu.
Ira, salah satu ibu rumah tangga (IRT) yang tinggal di Malalayang II mengeluhkan harga minyak tanah bersubsidi mengalami kenaikan tiga kali lipat dari harga eceran pangkalan, menjadi Rp9.000 per liter dalam satu pekan terakhir ini. "Harga eceran minyak tanah mengalami kenaikan, karena stoknya yang semakin sulit dicari, akibatnya pedagang memanfaatkan mengambil untung dengan menaikkan tiga kali lipat dari harga pangkalan,” akunya. (yg/mtr)
@
Tagged @ umum
