Lowongan Kerja, mencari informasi kerja

Contact online

Soal Kebijakan MT, Manajemen Pertamina Disorot

Kantor Pertamina Manado (foto : ist)
MANADO BISNIS  – Pihak pertamina dinilai tidak bijak  dalam melakukan manajemen terkait dengan kebijakan pengurangan Minyak Tanah (MT). Sebab yang dilakukan oleh pihak pertamina (konversi MT ke Gas) dalam hal ini sudah masuk pada ranah manajemen perubahan.

Hal ini diungkapkan salah satu pakar ekonomi Sulut Gerdy Worang.  “Pada prinsipnya Minyak Tanah (MT), sangat berhubungan erat dengan kemasyalawatan masyrakat kecil. Sebab minyak tanah ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Dikatakan Worang, program konversi ini sudah masuk ranah manajemen perubahan. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, Pemerintah bersama Pertamina tidak tau memenage perubahan. “Ini bisa dilihat dari waktu untuk  berubah (konversi dari MT ke Gas) sangat singkat waktunya, yaitu kurang dari 5 tahun,” ungkapnya.

Pada posisi ini,  menurut dia,  rakyat tidak mendapatkan pilihan selain mengganti dengan tabung gas 3 kilogram  yang lebih mirip dengan  pendistribusian “bom” ke rumah-rumah masyarakat di Indonesia. “Semestinya Pemerintah melakukan perubahan secara perlahan karena minyak tanah menyangkut kehidupan rakyat yang berpendapatan rendah,  untuk memenuhi kebutuhan mereka. Caranya bagaimana? Pada posisi ini Pemerintah harus mengurangi subsidi (yang katanya 75%), berangsur angsur turun 60%, kemudian 50% dan seterusnya untuk waktu 10 tahun,” sarannya.

Di pihak  lain terkait dengan kelangkaan MT tersebut,  Anggota komisi XI DPR-RI Olly Dondokambey mengaku prihatin dengan kondisi kelangkaan yang dinilai cukup merepotkan para ibu rumah tangga ini. "Sayang sekali kalau kelangkaan masih terjadi padahal pemerintah sudah umumkan akan menunda penarikan sibsidi minyak tanah," ujarnya.

Dia menilai pemicu kelangkaan MT  lebih disebabkan terjadinya ketimpangan dalam jalur distribusi di seluruh wilayah di Indonesia. "Yang lalu untuk 2011 sudah diputuskan subsidi keseluruhan BBM dari 136 triliun rupiah menjadi 140 triliun rupiah, termasuk di dalamnya untuk minyak tanah. Seharusnya tidak perlu ada kelangkaan lagi," paparnya.

Hanya sejauh ini yang terjadi,  menurut  Dondokambey,  proses pendistribusian BBM termasuk  MT  belum maksimal dan merata. "Masih lebih banyak distribusi mengalir ke pulau Jawa dan Bali, makanya di daerah lain termasuk Sulawesi jadinya bahan bakar langka,” ungkapnya. (yg/mtr)


@



Soal Kebijakan MT, Manajemen Pertamina Disorot