 |
| Gubernur Sulut SH Sarundajang (foto : ist) |
“Gubernur harus juga memikirkan, bagaimana untuk mensejahterakan nelayan. Karena memang pendapatan yang kami miliki dari hasil penjualan ikan hanya pasa-pasan untuk menghidupkan keluarga kami,” ujar Peter K, nelayan asal Malalayang II, Kota Manado.
Diutarakannya, yang merasakan kesejahteraan hanya nelayan yang memiliki kapal-kapal besar seperti kapal pajeko, tapi nelayan tradisional yang menggunakan mesin ketinting belum merasakan kesejahteraan. “Ini sudah mendesak diperhatikan gubernur, agar mengeluarkan kebijakan di sektor perikanan yang menguntungkan nelayan tradisional,” ungkapnya.
Ditambahkan, Abner Timpul, yang mengaku pemerhati nelayan tradisional, gubernur harus mendesak pada dinas terkait, yakni Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Sulut untuk memacu produksi perikanan Sulut yang berpihak pada nelayan tradisional. “Dari pantauan kami memang nelayan tradisional hasil tangkapan ikannya dalam sehari kebanyakan hanya untuk membiayai kebutuhan hidup sehari juga. Ini kan kasihan, berbeda dengan nelayan besar yang menggunakan kapal-kapal pajeko,” ungkapnya.
Sebelumnya BPS Sulut menyatakan, nelayan Sulut pada Desember 2011 lalu, menunjukkan belum sejahtera. Hal ini dikarenakan Nilai Tukar Petani-nya (NTP) di sektor perikanan tersebut hanya 97,37. Sedangkan standar untuk melihat tingkat kesejahteraannya harus di atas angka 100. “Memang yang paling mencolok, sektor perikanan dengan NTP hanya 97,37, jauh lebih rendah ketimbang nasional yang pada akhir tahun sudah mencapai 105,83,” ujar Kepala BPS Sulut Dantes Simbolon.
Posisi tiga sektor dari lima sektor pengukur angka NTP di bawah angka nasional tersebut, lanjut dia, berdampak angka indeks daerah ini secara keseluruhan masih berada di bawah rata-rata nasional. "NTP Sulut Desember 2011 hanya mencapai 104,27, berada di bawah NTP nasional yang pada posisi yang sama mencapai 105,75," paparnya. [yg/mtr]
@
Tagged @ umum
