MANADO BISNIS - Ternyata laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2011 yang dibeber Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), banyak ditemukan masalah terhadap dana penyertaan modal pemda ke Bank Sulut.
Hal ini diakui salah satu pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulut Dadek Nandemar, saat workshop media Jumat pekan lalu. "Penempatan dana milik pemerintah pada Bank Umum (Bank Sulut) tidak didukung dengan surat penunjukan bank dan surat penetapan nomor rekening dan surat perjanjian kerjasama ataupun perda," ujarnya.
Selain itu, dibeberkannya saldo investasi permanen penyertaan modal pemerintah daerah disajikan terlalu rendah dan tidak diungkapkan secara memadai," ungkapnya.
Ditambahkan Dadek, keterlanbatan penerimaan pembagian dividen dan potensi bagian laba.
Dipihak lain, BPK juga menerangkan masalah hutang pemerintah daerah. Menurut Dadek, penatausahaan kewajiban jangka pendek belum tertib. "Nilai hutang pada LKPD per 31 Desember 2011 disajikan lebih rendah (understated)," tandasnya.
Selain itu, ditambahkan pemeriksa ini, penyelesaian kewajiban jangka panjang berupa hutang kepada pemerintah daerah lainnya yang berlarut-larut.
Sekedar diketahui masalah penyertaan modal pemda ke Bank Sulut dan masalah hutang hasil temuan BPK RI ini biasnya akan berakhir ke proses hukum, tatkala permasalahan tak dapat diselesaikan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kejaksaan mengambil alih. [yg/mtr]
@
Tagged @ perbankan
