 |
| Gubernur Sulut SH Sarundajang (foto : ist) |
Terlebih yang beroperasi di wilayah Kepulauan Talaud, khususnya pulau Miangas dan Marore, yang berbatasan langsung dengan Negara Filipina.
“Saya harapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mengeluarkan peraturan pelindung bagi nelayan tradisional di wilayah kepulauan,” kata Sarundajang.
Di Sulut sendiri, lanjut dia, sering terjadi perlintasan nelayan dari Filipina, yang melakukan penangkapan di perairan perbatasan kedua Negara. Bahkan, seringkali juga melewati perbatasan. “Jadi peraturan yang dimaksud, untuk menjadi pelindung bagi nelayan di wilayah perbatasan kedua Negara,” ungkapnya.
Usulan tersebut akhirnya ditanggapi positif oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dimana dirinya mengatakan bahwa dengan kondisi 2 per 3 wilayah ini terdiri dari laut, dan sekitar 500 species terumbu karang dan 300 lebih species ikan, yang menjadi sumber hayati laut, untuk kepentingan kemakmuran rakyat menjadi sangat signifikan, akan ditindaklanujti oleh pemerintah pusat.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan juga saat ini, terus mengembangkan Industrialisasi Perikanan yang mendukung program dari Presiden RI, yakni Pro Growth, Pro Poor, Pro Job dan Pro Environment,” kata Syarip.
Sekadar diketahui, nelayan di Sulut selama tahun 2011 mampu menangkap ikan sebanyak 226.075 ton. "Hasil tangkapan tersebut mengalami kenaikan 0,47 persen dibandingkan hasil tangkapan nelayan tahun 2010 yang mencatat produksi sebesar 225.023 ton," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP) Sulut, Joy Korah.
Ia mengatakan, tahun 2012 ini pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan hasil tangkapan nelayan lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya. "Perikanan tangkap meskipun tidak setinggi target perikanan budidaya, tetapi kita harapkan tetap memberi sumbangsih besar terhadap ekspor ikan ke berbagai negara," ungkapnya. [yg/mtr]
@
Tagged @ umum
