MANADO BISNIS – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulut, Sanny Parengkuan kembali melontarkan statemen yang bernada tidak enak bagi petani kelapa yang ada di Sulut, soal bagi hasil keuntungan penjualan kopra antara petani kelapa dengan pengerja kelapa (buruh kelapa).
“Bagi hasil setengah-setengah (fifty-fifty)? Itukan kesalahan petani sendiri. Karena kebanyakan kelapa mereka sudah digade ke pedagang pengumpul,” ujarnya pada harian ini.
Dijelaskannya, kesalahan petani kelapa yang ada di Sulut saat ini, kelapa belum dipanen untuk dijadikan kopra sudah diijon ke pedagang pengumpul. Dengan begitu, setelah panen tidak menerima hasil lagi. “Jadi sebenarnya persoalannya disitu, karena tidak menerima hasil lagi setelah dijadikan kopra,” tandasnya.
Parengkuan pun menuding pemberian kredit perbankan pada petani belum tepat sasaran, karena yang menerimanya adalah pedagang pengumpul bukan petani kelapa. “Ini harus dirubah, bank sebenarnya memberikan kredit ke petani kelapa langsung, bukan kepada pedagang pengumpul,” ungkapnya.
Sebelumnya, Parengkuan mengatakan, harga kopra di level Rp 4.100/kg, adalah merupakan harga stabil. “Komoditas kopra merupakan barang bebas. Hal ini tentunya kami tidak boleh mengintervensi langsung karena merupakan harga internasional," ujarnya.
Asosiasi petani kelapa Sulut (Apeksu) mengatakan, dengan harga demikian, maka petani kelapa Sulut yang hanya punya satu hektare lahan perkebunan kelapa hanya menerima sekitar Rp600 ribu per tiga bulan, jumlah tersebut diperoleh dari pendapatan kotor 300 kilogram dikalikan dengan harga sekarang, kemudian dibagi dua dengan buruh pemproses buah kelapa jadi kopra. "Petani kelapa sejak beberapa tahun terakhir menerapkan sistem bagi hasil 50:50 antara pekerja dengan petani pemilik kebun kelapa, karena itu ketika harga turun akan sangat berdampak pada penghasilan yang diterima," ungkap Sekjen Apeksu Emil Mamesah. [yg/mtr]
@
Tagged @ komoditi
