MANADO BISNIS - Penyerapan anggaran di setiap SKPD di lingkungan Pemprop Sulut masih rendah, akibat prosedur atau tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah belum berjalan efektif.
 |
| Wagub Sulut Djauhari Kansil |
Hal ini pun diakui Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Djauhari Kansil. “Proses ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang akan mengelola proses pengadaan barang dan jasa tersebut,” ungkapnya.
Oleh karena itu, menurut wagub, sebanyak 39 paket proyek Pemerintah Propinsi Sulut senilai Rp34,5 miliar bersumber dari APBD, ditandatangani setelah melalui proses lelang. “Puluhan paket proyek tersebut tersebar di 12 SKPD. Sangat diharapkan pimpinan dan unit kerja, pimpinan perusahan sebagai mitra kerja pemerintah provinsi agar bekerja sama,” katanya.
Dia mengatakan, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian pelaksana proyek dan mendapat pengawasan penuh dari pihak terkait, sehingga pekerjaan yang dilakukan mengedepankan mutu dan bisa bermanfaat bagi semua pengguna. “Kalau semua proyek strategis ini dikerjakan sesuai dengan spesifikasi, saya sangat yakin kwalitasnya tetap terjaga. Kwalitas bangunan fisik akan berumur panjang dan memenuhi harapan semua pihak,” tandasnya.
Wagub mengatakan, kerja sama semua pihak harus dilakukan karena saat ini penyerapan anggaran di setiap SKPD masih rendah akibat prosedur atau tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah belum berjalan efektif.
“Proses ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang akan mengelola proses pengadaan barang dan jasa tersebut,” ungkapnya. [yg/mtr]
@
Tagged @ umum
