"Di daerah ini (Sulut) beberapa waktu lalu, banyak persoalan keuangan yang terjadi," kata Djalil, dalam pertemuan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui birokrasi yang akuntabel menuju pemerintah yang bersih, dengan kepala daerah se-Indonesia Timur di Manado.
Djalil mengatakan, di Sulut ini pada masa lalu, banyak kasus yang menyeret sejumlah staf BPK menjadi terdakwa di pengadilan, dan itu terjadi karena adanya oknum tak bertanggungjawab yang bermain. "Saya mengingatkan semua pejabat, jangan sekali-kali mencoba bermain dengan staf atau pejabat di BPK, karena kalau itu sampai terjadi, saya sendiri yang akan melaporkan hal ini ke KPK," ungkapnya.
Djalil berharap, kedepan Sulut akan menjadi lebih baik dan bersama dengan daerah lain seperti Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat karena menerima pemaparan dari Menteri PAN dan RB, KPK dan BPK. "Seperti saya katakan tadi, mencegah itu lebih baik daripada menyelesaikan masalah," tandasnya.
Ia menambahkan, BPK sudah membantu sejumlah daerah yang memiliki piutang yang tidak jelas karena terjadinya pergantian bupati dan membuat pajabat baru harus menanggung akibatnya. "Pejabat banyak yang punya hutang, karena menanggung hutang pimpinan daerah sebelumnya, sehingga kami membantu dengan melakukan audit dan berharap segera diselesaikan," ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah harus menagih piutang, karena merupakan hak pemerintah begitu terutama kepada rekanan maupun masyarakat umum, juga dengan hutang harus dibayar supaya hasil auditnya bersih. [yg/mtr]
@
Tagged @ umum
